prinsip good governance menurut undp. Aturan hukum 3. prinsip good governance menurut undp

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, prinsip terakhir dari good governance adalah bervisi strategis. 4. Partisipasi masyarakat 3. Pada era negara modern seperti sekarang ini, pemerintah dalam menjalankan berbagai aktivitasnya wajib melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Menurut United Nation Development Program (UNDP), good governance memiliki 8 (delapan) prinsip (Dwiyanto, 2006), yaitu: a. Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu: Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. (UNDP) juga mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan sosial. Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Provinsi DKI Jakar. 2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Menurut UNDP melalui LAN yang diku-tip Tangkilisan (2005:115),. hal yang di buat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan dapat pertanggung jawabkan bersama. (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada. Nations Development Program (UNDP) karakteristik good governance adalah transparansi, responsif, penegakan hukum, akuntabilitas, kesetaraan, efrektifitas,. LANDASAN TEORITIS Menurut Hasibuan (2008:45) menyatakan bahwa: “Good governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Participation (Partisipasi) 2. menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik (Good Governance). Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi. sedangk-an bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala negara prinsip-prinsip tersebut lebih lu-as. Transparansi 4. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999. good governance. prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Girian Kota Bitung. UNDP mengemukakan good governance memiliki sembilan prinsip yang harus terpenuhi dalam praktiknya. And all too often, it looked like a fallback position for failed policies (Mkandawire, 2007, 681). Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. 17 Widhianto, Wahyu. 12 United Nation Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti sebagaimanan yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut : 1. dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 34 responden dengan metode pengumpulan data yaitu melalui penyebaran kuesioner terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Dinas Pariwisata Kota Jayapura. International Journal of Social Economics, 36(12), 1167– 1180. Prinsip kesetaraan dalam good governance menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan. Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh. UNDP (badan PBB untuk program pembangunan 1996) dalam Sunarso (2013: 174) merumuskan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Warga masyarakat secara keseluruhan. Ciri-Ciri Good Governance . Good Governance merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Good dalam Good governance menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009) mengandung dua pengertian, yaitu :. UNDP da lam workshopnya menyimpulkan bahwa. Partisipasi merupakan karakteristik penting dalam good governance. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu partisipasi publik, aturan hukum (rule of law), transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi konsensus, kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, dan saling keterkaitan antara seluruh prinsip tersebut. Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Berdasar. The good governance promoted by the World Bank and UNDP still has no a definitive agreement . Sejumlah kelebihan good governance, menurut UNDP, meliputi:1. Pengertian Good Governance Menurut Ahli. 1 Karakteristik Good Governance Sumber: 2010 Dalam perpektif penganggaran Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwaPENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MARGAMULYA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Irfan Adhitiya Ramdhan Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia. Menurut UNDP (badan PBB untuk program Pembangunan) sebagaimana yang dijelaskan dalam. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam mengemukakanPada pelaksanakan prinsip–prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menunjukan bahwa peranan kelembagan desa dalam pelaksanaan good governance sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaanya. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada didalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi strategi, efektifitas dan efisiensi. Dalam hal ini karakteristik prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara adalah participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. Menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2012:44) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: “(1) partisipasi, (2) Aturan hukum,. Prinsip Good Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat. Adapun prinsip-prinsip dalam good governance menurut UNDP dalam MardiasmoA. prinsip-prinsip good governance antara lain: UNDP (1997) yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan. 2 Prinsip – prinsip Good Government Governance Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (BPKP) dalam Sari. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 2 SEJARAH KEMUNCULAN KONSEP GOOD GOVERNANCE. UNDP on Good Governance. 14 (empat belas) Prinsip “Good Governance” versi BAPPENAS. 2010. Dengan melaksanakan. dilaporkan oleh UNDP berada jauh dibawah IPM negara-negara ASEAN seperti: Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan. Berdasrkan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pelaksanaan Good Governanceberjalan dengan efektif dan optimal. UNDP . Lebih lanjut prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung. Menurut UNDP berdasarkan laporan ‘Governance and Development’ yang dikeluarkan Bank Dunia pada tahun 1992, governance dimaknai sebagai upaya kekuatan politik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan administrasi publik (UNDP: 2007). Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2004). Daya Tanggap 5. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Ini merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada aspek-aspek tata pemerintahan yang baik yang terkait erat. dengan judul: “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Daniri dalam sambutan “Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia” (2008: 5) menjelaskan good governance secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara jujur dan adil. (UNDP) ada 14 prinsip good Dalam Peraturan Pemerintah Nomor governance, yaitu: 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas: a. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil society partnership); untuk mewujudkan prinsip good governance juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta. United National Development Program (UNDP) memberikan pengertian Good Governance sebagai berikut “the exersice of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. 2. Rule of Law 3. 1. Adapun kesepuluh prinsip-prinsip ‘Good Governance” tersebut yaitu partisipasi masyarakat, akuntanbilitas, rule of law, transparansi, keadilan, responsif,. 2. Kunci utama memahami good governance adalah penerapan atas prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bukan hanya sekedar teori. Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. 3. Menurut UNDP (United National Development Planning), Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses. Ada pula IMF yang menjelaskan good governance penting bagi negara-negara yang berada di tahap pembangunan. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human. Karakteristik Good Governance. UNDP mengusung good governance dalam frame democratic governance. 1. Dalam prinsip ini proses penyusunan hingga peneta-pan APBD Kota Padangsidimpuan di tahun 2016 belum dilakukan dengan maksimal sebab ada pengakuan yang berbeda antara aktor. Penyuluh Antikorupsi Utama. Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip . Sedangkan menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. 6 Dwi Martini, Good Governance Dalam Pelayanan Publik, dalam buku yang berjudul Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan, (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007),. UNDP (1997) dengan tiga kaki yaitu: VOL. Orientasi pembangunan sektor publik yang mengacu pada World Bank dan UNDP adalah untuk menciptakan good governance. Tata pemerintahan yang terbuka ( transparan ) 3. Pada bagian lain, Ved P. 2. id. Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. II. Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan. Partisipasi Masyarakat memiliki hak suara yang sama. 03/02/2022, 01:00 WIB. Bank Dunia. Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintahan merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan. Wawasan ke depan (visionary); b. 1. T. 19 Selanjutnya UNDP mengemukakan setidaknya ada sembilan prinsip dasar dalam penerapan teori good. Indikator dan prinsip governance dalam pengukuran governance yang telah diterapkan di Indonesia b. Dari prinspi-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, apakah berkinerja baik atau tidak. Faktor-Foktor yang mempengaruhi. itu perlu dilakukan pemrioritasan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip atau karakteristik good governmance tersebut agar good governance dapat terwujud pada berbagai bidang pembangunan. 1. 1. Pengertian Good Governance Menurut Sukrisno Agoes. Pelayanan Publik saat ini memiliki berbagai kelemahan, sebagaimana diungkapkan oleh Mohamad (2003): Kurang responsif, Kurang Sementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. (UNDP) salah satu badan PBB,. Penelitian ini juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih pasif. UNDP (1997) mengartikan good governance sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. 6. ADVERTISEMENT. PER/01/MBU/2012 tanggal. ood governance. Sertifikasi penyuluh antikorupsi meningkatkan level kompetensi dan profesionalitas. kedudukan dan jabatan 4 UNDP, Roconceptualising Governance, paper of management Development and Governance Bureau fro policy and Programe. Menurut UNDP, terdapat Sembilan pokok karakteristik Good Governance yaitu partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanyaDi antara 14 prinsip dalam good governance menurut UNDP itu, salah satu yang sangat penting adalah keterbukaan dan transparansi. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata pengaturan tersebut (UNDP: Partnership for Governance Reform in Indonesia). 1-98 tertentu dengan prinsip-prinsip dasar good go- vernance. Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good memiliki arti nilai yang menjunjung. UNDP pada. Orientasi konsensus 6. a. United Nation Development Program (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut ; 1. Hal ini. com - Berita Indonesia dan Dunia Terkini Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terpercaya Terlengkap Seputar Politik, Ekonomi, Travel, Teknologi, Otomotif, Bola(SAMPADE) di Kota Malang. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. FIKRI CAHYADI PRAJA IPDN ANGKATAN XXIV 03/01/15 TEORI PEMERINTAHAN 1 PENGERTIAN Governance = Tata Pemerintahan Good Governance = Tata Peme- rintahan yang Baik Bad Governance = Tata Peme- rintahan yang Buruk 03/01/15 TEORI PEMERINTAHAN 2 Governance. Dengan menerapkan sistem digital diharapkan prinsip-prinsip Good Governance sebagainama acuan United Nation Development Program (UNDP) dapat terwujud. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Kepastian hukum 3. Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citixen,. Tabel 1 Peringkat 10 Besar Prinsip-Prinsip Good Governance Paling Dominan Rank Asas Frekuensi 1 Kepentingan Umum 290 2 Partisipasi masyarakat 288 3 Akuntabilitas 264 4 Transparansi 258 5 Desentralisasi 253 6. Menurut Robert Charlick good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Santosa, 2008). We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Transparansi 2. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. UNDP dalam Sadu Wasistiono menafsirkan governance, adalah “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a. 14 Prinsip Prinsip Good Governance menurut UNDP - Aspirasiproletar. Menurut United Nation Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. Teori Good Governance yang dipakai untuk penelitian ini menurut UNDP (1997) yang dikutip oleh Sedarmayanti dalam bukunya Good Governance. dalam pembangunan, sebelum pengurangan kemiskinan bisa terjadi. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Partisipasi masyarakat 2. Menurut Mardiasmo (2007), Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan AmerikaMeski prinsip good governance yang dikemukakan UNDP dalam Sedarmayanti (2004:5-7) telah dapat dijadikan sebagai ukuran didalam. " Pengertian lainnya, yakni good governance merupakan. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan. 4 Beberapa prinsip good governance dalam perkembangnanya telah memiliki dasar dalam prinsip supremasi hukum (good. Dalam penelitian ini penulis meneliti keberadaan Good Governance dalam UU No. Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Baca juga: Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Good Governance Menurut United Nation Development Program (UNDP) 4, Good Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama : 1. Responsif 5. definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Menurut Ismanto (2005), good go- vernancemerujuk pada kultur beserta struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkutPenerapan cita Good Governance pada akhirnya mensyaratkan sebagai kekuatan menyeimbang Negara. Faktor Faktor Budaya Politik Indonesia Pada Pemerintahan Dalam Mengupayakan Tercapainya. Diskusi pendahuluan ringkas ini dibingkai dalam empat topik yaitu (1) konsep governance dengan beragam prinsip, dan fokus ke governance yang jelas; (2) dimensi, persoalan pokok, dan karakteristik governance yang jelas; (3) inovasi kebijakan dan administratif bagi governance yang jelas; dan (4) rencana dan deskripsi buku. Ciri-ciri good governance berikutnya adalah pemerintahan berusaha menjembatani kepentingan-kepentingan yang beragam demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal-hal yang terbaik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang juga beragam. 5. 10 Menurut UNDP melalui LAN menyebutkan bahwa adanyaSalah satu prinsip good governance yang paling penting adalah daya tanggap petugas pemberi layanan. Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili. Partisipasi (participant) Gagasan ini menyatakan bahwa semua kelompok dalam suatu. Partisipasi Masyarakat. Rule of Law,. good governance among other things, participatory, transparent and accountable. 2. Prinsip-prinsip good governance itu sendiri. Program (UNDP) bahwa prinsip ± prinsip Good Governance terdiri dari : 10 Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Kosensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien , Bertanggung Jawab dan Visi Strategis. 1 Prinsip – prinsip Good Governance Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip – prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. 1. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. 5 mendefinisikan sebagai manage a nations affair at all levels”. agar proses tata pemerintahan yang baik bisa terwujud maka ada satu jalan yaitu pemerintahan harus menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance, seperti participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus. dalam hal-hal seperti : partisipasi, individualitas, serta perintah dan kewenangan. Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa. mengambil judul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi,. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip- Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme,. Menurut (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003) terdapat prinsip-prinsip Good Governance Government, meliputi: 1. Heriyani, Y. Dalam konteks. Apa saja faktor-faktor penghambat prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? C. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Karena itu, World Bank (1992: 1) mencoba menjelaskan good governance sebagai sebuah pesamaan dengan konsep manajemen. 4 Lihat tabel 1 berikut ini: 4 ibid, hlm. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang.